Kabar Kalteng

Kepala Bappedalitbang Buka Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting

yl
Kepala Bappedalitbang Buka Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting

Hai Kalteng - Palangka Raya - Menindaklanjuti hasil Reviu Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 tentang Rencana Tindak Lanjut Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang berada di bawah 50 persen, pada Selasa (21/11/2023) bertempat di Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng diselenggarakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 - 22 November 2023.

(Baca Juga : Kepala DP3APPKB Hadiri Pengukuhan Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota Se- Kalteng Pada Rakon Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Kalteng)

Kepala Bappedalitbang Buka Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard A. Ampung selaku Wakil Ketua 2 Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Prov. Kalteng saat membacakan sambutan Ketua TPPS Prov. Kalteng menyampaikan bahwa pencapaian prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah menempati peringkat ke 11 provinsi tertinggi di Indonesia. Tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 26,9% mengalami penurunan 0,5% dari tahun 2021 sebesar 27,4%.

“Kita berharap untuk tahun 2023 dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang telah kita kawal bersama terdapat penurunan prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Tengah,” harap Leonard.

Kepala Bappedalitbang Buka Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting

Ditambahkan Leonard, melalui kegiatan ini TPPS Provinsi berharap mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan TPPS Kab./Kota dalam mengawal implementasi Pergub 22 tahun 2023 terkait indikator dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) serta kegiatan intervensi di desa lokus, dukungan anggaran stunting sampai tingkat desa/kelurahan, inovasi PPS setiap daerah serta kendala, serta masalah dan strategi PPS di tingkat Kab./Kota se Kalimantan Tengah.

“Sehingga melalui informasi yang disampaikan tersebut provinsi dapat melakukan evaluasi dan menyusun analisis pelaksanaan PPS yang dijadikan sebagai dasar penyusunan program percepatan PPS untuk Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Leonard menyampaikan bahwa analisis pelaporan capaian indikator Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 tahun 2023, bahwa capaian indikator percepatan penurunan stunting berdasarkan pelaporan PPS semester I baik provinsi maupun kabupaten/kota, terdapat 46 dari 104 indikator yang capaiannya masih di bawah 50%.

Pencapaian target indikator PPS tersebut tentunya dapat menjadi konsen Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk memaksimalkan capaian target.

“Pada semua perangkat daerah/instansi/lintas sektor yang tergabung di TPPS untuk benar-benar mencermati indikator Rencana Aksi Daerah PPS yang menjadi tanggung jawabnya, dan berkomitmen untuk memberikan dukungan anggaran serta mengimplementasikan indikator tersebut dalam bentuk program kerja dan kegiatan pada masing-masing organisasi kerjanya," beber Leonard.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Jeanny Yola Winokan dalam sambutannya mengatakan bahwa beberapa program terkait yang merupakan akselerasi antara program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting diantaranya adalah dilakukannya pendataan keluarga berisiko stunting, dimana data tersebut digunakan sebagai data sasaran intervensi program dan kegiatan, terdapat lima tematik stunting yang mendapat dukungan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

"Terkait hal tersebut kembali diingatkan pada kita semua untuk dapat mengawal minimal 5 (lima) kegiatan prioritas diantaranya penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon PUS, surveilans keluarga berisiko stunting dan Audit Kasus Stunting. Berbagai program tersebut terintegrasi dengaan berbagai program di BKKBN," jelasnya.

“Kami menyadari bahwa tugas besar ini, bukanlah tugas yang mudah, namun kami yakin dan percaya dengan dukungan pemerintah daerah dan terbentuknya TPPS serta adanya sinergisitas serta kerjasama semua pihak, maka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Tengah dengan  target 15,38 di tahun 2024 dapat kita wujudkan bersama," imbuh Jeanny.

Kemudian, Jeanny juga berharap kegiatan ini dapat memberikan informasi yang riil mengenai capaian target dan pelaksanaan PPS di kabupaten/kota se Kalimantan Tengah dan TPPS di setiap tingkatan dapat memastikan pelaksanaan implementasi Pergub Nomor 22 tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi tahun 2023-2024.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui zoom dan dilakukan pembagian dalam sesi paparan. Sesi pertama tanggal 21 November 2023 diikuti oleh tujuh kab./kota dan sesi kedua tanggal 22 November 2023 diikuti tujuh kabupaten, yang setiap sesinya dipandu oleh unsur TPPS Provinsi.

Turut hadir dalam Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting Kab/Kota tersebut secara luring/offline Ketua Sekretariat TPPS Prov. Kalteng, Koordinator Bidang TPPS Prov. Kalteng, Satgas Stunting Prov. Kalteng, dan hadir secara daring/online seluruh anggota TPPS Prov. Kalteng, TPPS Kab/Kota se Kalteng. (Sumber : Diskominfo Kalteng)